Dana Belum Cair, Pembangunan IGD RSUD Tripat Gerung Tertunda
KORANNTB.com – Pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Tripat Gerung masih belum terlaksana tahun 2020 ini. Hal itu lantaran belum cairnya dana pinjaman daerah.
Rencananya pemerintah meminjam Rp 115 miliar untuk pembangunan. Master plan dan DED pembangunan gedung lima lantai sudah jadi, namun kucuran dana belum dikeluarkan.
Dirut RSUD Tripat Gerung, Arbain Ishak mengaku sejauh ini proses tender lelang untuk manajemen kontruksi IGD itu tengah berjalan. Sebab lelang pengerjaan pembangunan dibagi menjadi dua frase, yaitu lelang menejemen kontruksi dan pengerjaan fisik bangunan.
“Membutuhakan waktu dua bulan. Ini sedang berproses untuk tender kontruksinya, nanti setelah selesai di Februari (akhir) baru Maret mulai lagi tender untuk kontruksi fisiknya,” kata Arbain, Selasa, 18 Februari 2020.
Meski rencana anggara dari dana pinjaman itu RSUD memperoleh sekitar Rp 115 miliar, namun untuk dua frase tender menajemen dan fisik kontruksi akan menelan anggaran sekitar Rp 83 miliar. Sedangkan untuk teknis kontruksi bangunan yang mencapai lima lantai akan dianggarkan sisanya pada tahun berikutnya.
Dia mengakui jeda waktu tersisa untuk pengerjaan masih delapan bulan. Menurutnya untuk lelang kontruksi yang cukup lama karena menelan waktu dua bulan. Terlebih lagi terdapat perubahan DED kontruksi itu, yang sebelumnya tidak mempertimbangkan kekuatan bangunan tahan gempa hingga 7 SR kini menjadi tahan hingga lebih dari 7 SR.
“Fisiknya waktunya delapan bulan, kalau finisnya lebih ke teknis mengarah kepada penyelesain. Terutama ruang operasi yang tidak seperti ruangan biasa,” ujarnya.
Terkait kelengkapan alat kesehatan (alkes), diakui Arbain pihaknya sudah memikirkan hal itu. Ia mengaku pengadaan alkes itu akan diperoleh dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga nantinya pembangunan IGD itu akan inklut bersama Alkes. Meski demikian sejuah ini pihaknya masih menunggu kepastian dana pinjaman daerah itu yang kabarnya masih berproses.
Asisten II Setda Lombok Barat, Lale Prayatni mengatakan masih menunggu persetujuan Mendagri yang baru. Pihak Mendagri nampaknya lebih berhati-hari pertimbangan persetujuan.
Namun Lale mengatakan jika segala syarat pengusulan untuk pinjaman daerah itu sudah disampaikan kepada pihak Kemendagri.
“Saya sih bilang (ke Bagian Pembangunan), ini kan kita tidak bisa lama harus segera ada keputusan. Dikasih ya dikasih, tidak dikasih ya tidak dikasih,” kata Lale.
Pertimbangan pihaknya lebih kepada waktu pelaksanaan sejumlah proyek yang rencanya bersumber dari dana pinjaman itu. Sebab jika pinjaman itu disetujui pihaknya harus bergegas melakukan terder. “Itu yang saya bilang ke pembangunan,” ujarnya.
Ia menerangkan jika pihaknya sudah melakukan focus group discussion (FGD) bersama Ketua DPRD di Kemendagri. Atas rencana pinjaman daerah tersebut. Bahkan seluruh permintaan Kemendagri untuk kelengkapan administrasi peminjaman itu sudah dilengkapi oleh pihaknya. Meski demikian pihaknya tidak berani mengatakan masih ada kemungkinan ditolak atau diterima usulan peminjaman itu.
“Saya tidak bilang iya tidak bilang tidak. Kita menunggu saja kira-kira keputusan Mendagri. Namanya juga memberikan pertimbangan ke kita, apakah nanti diberikan semuanya pinjaman Rp 150 miliar atau di bawah itu, kan pertimbangan,” ujarnya.
Meski tidak bisa dipungkiri, Bupati meminta agar pelaksanaan tender lelang seluruh proyek pada Maret ini. Namun belum adanya kepastian dari Mendagri membuat pihaknya tidak bisa berbuat banyak.
“Ndak bisa kita tender kalau tau tau kan belum ada persetujuan,” ucapnya.
Meski demikian pihaknya pun masih punya solusi semisal April persetujuan Kemendagri keluar. Menurutnya nantinya tender masih bisa dilakukan, namun dalam dokumen kontrak dituangkan perjanjian bahwa pemenang tender tidak bisa menuntut jika belum ada ketersediaann anggaran.
“Walaupun sudah ditunjuk pemenang tender tapi belum ada kepastian anggaran, jadinya tidak apa-apa. Tapi itu jalan keluar yang akan kita pergunakan hanya untuk jaga-jaga,” katanya. (red)
