KORANNTB.com – Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram H Lalu Makmur Said dan H Badruttamam Ahda (MUDA) berikhtiar mendorong peningkatan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi di Kota Mataram, melalui program “Mataram Mudah”.

“Mataram MUDAH merupakan salah satu ikhtiar yang kami gagas terkait Reformasi Birokrasi untuk lebih mempermudah masyarakat Kota Mataram dalam mengakses layanan publik dengan konsep pelayanan satu pintu atau Mall of Service,” kata Calon Walikota Mataram, HL Makmur Said didampingi Calon Wakil Walikota Mataram, H Badruttaman Ahda.

Menurutnya, bentuk nyata Mataram MUDAH berupa pelayanan publik yang dikemas dalam suatu platform digital, sehingga layanan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja hanya dengan smartphone di genggaman tangan.

Makmur mengatakan, Mataram Mudah ini adalah program penting yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah kaitannya dengan kemudahan pelayanan birokrasi.

“Harus ada reformasi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi IT agar masyarakat Kota Mataram dapat terlayani dengan mudah, cepat dan murah,” katanya.

Mantan Sekda Kota Mataram ini mengatakan, pelayanan birokrasi yang dimaksud berkaitan dengan layanan perizinan, usaha, kependudukan hingga masalah tata ruang.

Makmur menilai pelayanan satu pintu untuk perizinanan di Kota Mataram sudah berjalan baik. Namun ia mengharapkan ada cara yang lebih memudahkan masyarakat.

“Kami ingin agar semua bisa pakai aplikasi, dan mudah diakses. Sehingga mengurus persoalan izin atau pelayanan publik lainnya tidak lagi ribet dan menyulitkan masyarakat. Justru harus mempermudah masyarakat,” katanya.

Dalam program Mataram Mudah, pasangan MUDA nomor urut 3 ini mendesain sebuah aplikasi digital yang bisa diakses masyarakat melalui gawai atau smartphone, kapan saja, di mana saja.

“Masyarakat tidak perlu lagi bawa surat keterangan ini, surat keterangan itu. Semua bisa kita pakai HP atau gawai dan izinnya bisa keluar dalam tempo yang singkat,” jelasnya.

Makmur mencontohkan, ketika ada pensiunan yang mendapat keringanan pajak 50 persen. Ketika mengurus hal ini, mereka cukup membawa kartu pensiunan saja. Tidak lagi harus dipersulit membawa SK dan yang lain.

“Karena semua datanya sudah ada di dalam sistem. Tidak perlu ribet mengurus birokrasi. Semua ini bisa dilakukan dengan sistem teknologi. Pelayanan birokrasi berbasis digital, Mataram Mudah,” katanya.

Makmur mengatakan, ke depan Kota Mataram harus punya peta digital yang bisa diakses siapa saja. Khususnya masyarakat.

Dengan peta digital yang terkoneksi dengan aplikasi pelayanan birokrasi, masyarakat bisa tahu banyak hal tentang Kota Mataram. Tidak hanya secara geografis tetapi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

“Misalnya ada orang mau bangun ruko. Di dalam sistem yang kami buat nanti, orang bisa tahu mana saja area yang diperbolehkan untuk membangun ruko dan mana yang tidak bisa. Saat warga mengurus izinnya pun, harus cepat. Tidak boleh lama,” urainya.

Contoh lainnya soal di mana saja lokasi yang diperbolehkan untuk pedagang kaki lima (PKL), semua harus diatur dan ditata. Para PKL dan UMKM harus dibina, namun tidak juga dibiarkan sembarangan. Dengan catatan menurutnya para PKL tidak boleh terlalu dibebani aturan.

“Nanti (PKL) tidak harus ke kantor Lurah atau Walikota untuk mengecek lokasi. Cukup pakai aplikasi saja,” katanya.

Kemudian untuk pelayanan pernikahan, reklame, sistem informasi hingga sampah menurutnya juga dikelola secara digital.

Begitu juga dengan pelayanan terhadap pegawai dan persoalan kependudukan. Masyarakat menurutnya tak harus ribet lagi dengan syarat administrasi yang berbelit-belit.

Selain itu sistem pelayanan digital Mataram MUDAH juga diyakini bisa menutup celah pungutan liar. Termasuk kekeliruan administrasi.

“Perlu diingat juga bahwa Mataram MUDAH bukan hanya tentang digitalisasi, lebih dari itu nantinya disertai dengan peningkatan kualitas SDM pelayanan publik sehingga nilai lebih dari MATARAM MUDAH akan dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kota Mataram,” katanya. (red)