KORANNTB.com – Polda Nusa Tenggara Barat mengancam akan menindak tegas rencana Kongres Luar Biasa (KLB) Ikatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Indonesia.

Rencananya, KLB akan diselenggarakan di Hotel Killa Senggigi tanggal 20 Maret 2021 mendatang.

Sebelumnya Bupati Lombok Barat mengizinkan kegiatan tersebut, namun dengan mempertimbangkan kondisi saat pandemi ini, Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mencabut izin penyelenggaraan KLB.

Baca Juga:Komunitas Petualang Ikut Mencari dr Lalu Wisnu

Menanggapi itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Hari Brata, mengancam akan menindak tegas pihak-pihak yang tetap menggelar KLB tanpa izin.

“Polda NTB akan menindak tegas kelompok yang membuat kerumunan tanpa izin prosedur kesehatan,” katanya, Jumat, 12 Maret 2021 di Mataram.

Baca Juga:Keluarga Cari Sendiri dr Wisnu, Meskipun Basarnas Hentikan Pencarian

Sebelumnya, rencana KLB sempat diwarnai protes warga dengan menggelar unjuk rasa. Desakan tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat membatalkan izin acara KLB di Senggigi.

Kombes Pol Hari Brata mengatakan, setiap tindakan tanpa izin akan ditindak sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan 218 KUHP.

Baca Juga:
Pj Bupati Lombok Barat Resmi Dilantik
Seminggu Hilang di Laut, Pencarian dr Lalu Wisnu Dihentikan
Lalu Gita Ariadi Belum Hadiri Panggilan Bawaslu NTB

Namun, jika KLB tetap dilaksanakan tanpa izin, polisi akan mengimbau untuk membubarkan diri. Jika tidak maka tindakan tegas dilakukan dengan memproses hukum panitia kegiatan.

“Sebelum mengamankan warga yang berkerumun, Polda NTB terlebih dahulu melakukan upaya persuasif berupa imbauan untuk membubarkan diri,” katanya.

“Jika mereka menolak untuk dibubarkan atau mencoba melawan petugas, maka polisi tak segan untuk menindak menurut aturan hukum yang berlaku,” tegasnya. (red)