KORANNTB.com – Ratusan massa menggelar aksi di Kantor DPRD NTB di Jalan Udayana Kota Mataram, Rabu 27 September 2023.

Massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Rakyat Peduli NTB (GARAP) menggelar aksi dalam rangka Hari Tani Nasional.

Massa menuntut sejumlah hal mulai dari penggusuran lahan yang sering terjadi atas nama investasi, meminta melindungi 400 hektare lahan pertanian di Bilabante Lombok Tengah dari galian c, tolak tambang pasir besi di Dedelpak Pohgading, percepat redistribusi tora di Karang Sidemen hingga lindungi ruang tangkap nelayan.

Baca Juga:Ketua DPRD Nurhidayah Luncurkan Buku Jalan Baru Pariwisata Lombok Barat

Massa juga mengkritisi rencana pembangunan kereta gantung di Rinjani yang mengancam keberlangsungan ekosistem dan flora/fauna. Juga pembangunan sirkuit motocross di Lantan yang mempengaruhi rusaknya bentang alam hingga tambang pasir besi.

“DPR jangan hanya bisa main slot, tetapi banyak sekali permasalahan di sektor pertanian, sektor agraria yang mengancam para petani kita,” ujar seorang orator aksi.

Baca Juga:Sejarah Covid-19 Masuk NTB, Lonceng Kematian itu Berbunyi

“Kalau saja ada kontrol dari DPR makan itu semua tidak akan terjadi,” ujarnya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, Amri Nuryadin mengatakan sangat banyak masalah agraria di NTB yang hingga kini tidak kunjung diselesaikan. Problem tersebut mengancam nasib petani di NTB.

Baca Juga:
Rumah Warga di Sumbawa Dilalap Api, Rugi Hingga Rp250 Juta
Bang Zul Idola Kita Semua
Seorang Pemancing Asal Sumbawa Ditemukan Tewas

“Kami menyuarakan 9 hingga 10 konflik agraria di NTB. Termasuk di Mandalika, kalau kita telaah seharusnya ada ganti rugi oleh ITDC dan diperhatikan oleh Dewan Kawasan,” ujarnya.

Masalah lain juga yaitu masalah di Bilebante di mana sekitar 400 hektare lahan pertanian terancam oleh galian c.

“Pihak perasaan di sana belum memiliki izin operasi produksi. Hanya izin eksploitasi. Itu mengancam semua lahan pertanian di sana,” ujar Amri.

Massa aksi menyerahkan sejumlah temuan mereka soal konflik agraria di anggota dewan yang saat itu ditemui oleh Muzihir. Dia mengatakan akan menyerahkan dokumen tersebut ke komisi yang membidangi.

“Nanti kita serahkan ke komisi yang membidangi,” katanya.

Usai menemui dewan, massa kemudian beranjak menggelar aksi di Kantor Gubernur NTB.