Untuk diketahui surat klarifikasi pertama yang dikirim Bawaslu pada 16 April, kemudian dua hari kemudian diterima pihak Pemprov NTB.

Itratip  mengatakan jika terbukti melanggar kode etik ASN, maka Bawaslu akan meneruskan ke Komisi ASN (KASN) untuk segera dilakukan penindakan.

“Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN, maka Bawaslu melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Hasil klarifikasi disertai dengan dokumen yang ada itu kita teruskan ke KASN dalam bentuk rekomendasi,” katanya.

“Kemudian KASN yang memberikan penilaian apakah dokumen yang kita ajukan memunuhi syarat melanggar kode etik atau tidak,” ujar Itratip.

Jika Lalu Gita tidak juga hadir memenuhi klarifikasi Bawaslu, maka Itratip mengatakan akan dilakukan panggilan kedua. Namun jika masih saja tidak hadir maka Bawaslu akan meneruskan rekomendasi ke KASN.

“Kalau sampai hari ini atau besok yang bersangkutan (Lalu Gita) belum hadir maka kami akan melayangkan surat panggilan kedua. Kalau misalnya surat undangan klarifikasi tetap saja tidak dihadiri, maka Bawaslu NTB akan melayangkan langsung hasil kajian dan dokumen yang dimiliki Bawaslu ke KASN,” ujar dia.