KORANNTB.com – Pengamat politik Ray Rangkuti melontarkan kritikan kepada Kapolda NTB, Irjen Pol Hadi Gunawan yang terlalu jauh ikut terlibat dalam izin pertambangan rakyat (IPR) di NTB.

Kritik dilontarkan pasca mencuatnya wawancara Hadi Gunawan yang menyebut lebih fokus mengurus tambang.

Ray mengatakan secara prosedural, langkah tersebut tidak tepat. Ini sekaligus dinilai menunjukkan kepada publik bahwa reformasi Polri yang saat ini intens disuarakan menjadi kebutuhan yang paling krusial.

“Jelas menurut saya secara prosedural enggak tepat. Memperlihatkan kepada kita betapa reformasi Polri sudah sangat urgen. Bagaimana kok polisi mengurus izin tambang,” katanya ditemui di Mataram, Sabtu, 4 Oktober 2025.

Dia menyinggung soal maraknya kasus yang menjadi isu nasional. Kematian dua anggota polisi hingga kantor DPRD NTB yang dibakar dalam demonstrasi beberapa pekan lalu. Polri kata Ray seharusnya introspeksi diri menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya.

“Ini peringatan besar kalau sampai di daerah kantor DPRD dibakar, kantor polisi dirusak, ini polisi harus intropeksi diri, jangan mereka terlalu jauh masuk ke wilayah yang sesungguhnya bukan wilayah mereka,” ujarnya.

Pengamat yang seringkali muncul di stasiun televisi nasional ini, mengatakan tugas polisi bukan mengurus tambang.

“Mengurus izin tambang, memberi izin tambang, mencabut izin tambang dan sebagainya itu wilayah eksekutif bukan wilayah polisi. Polisi hanya menegakan aturan keamanan,” katanya.

Dia berharap ini menjadi atensi Kapolri di tengah pembentukan tim reformasi dari internal kepolisian. “Mudah-mudahan ini menjadi atensi Kapolri,” ujarnya.

Dia juga menyinggung soal Kapolri. Ray khawatir jika insiden pembakaran di banyak daerah di Indonesia kemarin, oleh polisi hanya dilihat pada aspek pelanggaran hukum, bukan melihat akar masalah penyebab terjadinya pembakaran, sehingga menjadi bahan untuk evaluasi diri.

“Saya khawatir Kapolri melihat banyak insiden pembakaran sebagai sesuatu yang melanggar hukum, memang itu jelas melanggar hukum. Tapi tidak dilihat akarnya,” katanya.

“Mungkin kejadian yang terjadi di Lombok ini menjadi masukan kepada Kapolri untuk melihat akar masalah menyebabkan mengapa begitu banyak kantor kepolisian di banyak tempat di Indonesia, dibakar atau dirusak oleh massa,” jelasnya.

Reformasi Polri

Ray Rangkuti menilai reformasi terhadap institusi kepolisian sudah menjadi kebutuhan mendesak. Ia menyebut upaya memperbaiki Polri sulit dilakukan tanpa pergantian pimpinan di tubuh kepolisian.

“Saya sudah mendorong reformasi Polri sejak 13 tahun yang lalu. Sejak tahun 2012 saya sudah mengatakan semua institusi negara sudah kita reformasi, kecuali dua, kejaksaan dan kepolisian. Makin ke sini kebutuhan terhadap reformasi makin menguat,” kata Ray di Mataram, Lombok, kemarin.

Menurutnya, tuntutan reformasi Polri kini semakin kuat disuarakan publik, termasuk dalam aksi yang digelar di DPR pada 25–27 September. Ia menilai upaya perubahan di tubuh Polri akan sulit berjalan jika tidak diawali dengan pencopotan Kapolri.

“Semua upaya untuk reformasi polisi sulit dilakukan kalau tidak dimulai dengan mencopot Kapolri. Saya sudah berbicara soal pencopotan Kapolri hampir setahun lalu, khususnya saat muncul istilah Parcok (partai coklat),” ujarnya.

Ray menilai munculnya sejumlah insiden yang melibatkan aparat menjadi tanda lemahnya reformasi internal Polri. “Tidak pernah kita melihat ada kantor polisi dibakar massa sedemikian rupa, kecuali di eranya Pak Sigit,” katanya.

Terkait pembentukan tim transformasi Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ray menyebut hal itu sebaiknya dilakukan setelah pergantian pimpinan.

“Bagi saya, tim itu seharusnya dibentuk nanti saat Kapolri baru, dalam rangka percepatan pelaksanaan implementasi hasil tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo,” ucapnya.

Ia menilai, Polri sudah diberi waktu cukup panjang untuk memperbaiki diri namun belum menunjukkan hasil yang signifikan.

“Kita sudah memberi kesempatan polisi 20 tahun untuk mereformasi dirinya, hasilnya seperti yang sekarang. Oleh karena itu butuh dokter, enggak bisa lagi lewat kemampuan sendiri,” katanya.

Ray menjelaskan reformasi Polri harus dilakukan pada tiga aspek, yaitu institusional, struktural, dan moral. Ia mengusulkan agar struktur kepolisian dapat ditata ulang di bawah kementerian khusus yang mengawasi bidang keamanan.

“Bisa saja secara struktural di bawah presiden atau kementerian, jadi Kapolri tunduk di bawah kementerian kepolisian dan keamanan,” tuturnya.

Menurut Ray, ruang lingkup kerja Polri yang sangat luas perlu ditata ulang agar lebih fokus pada tiga fungsi utama, yakni penegakan hukum, ketertiban, dan pengayoman masyarakat.

“Apakah wilayah polisi seperti yang sekarang, dari A sampai Z mereka ada, di bawah satu komando sampai urusan STNK dan SIM mereka ikut. Ikon polisi ada tiga, penegakan hukum, ketertiban, dan pengayoman. Ini bisa dibagi, misalnya penegakan hukum berbagi dengan kejaksaan, pengayoman dengan Satpol PP, pengamanan dengan polisi hutan atau laut,” jelasnya.

Ray juga menyoroti status Polri yang menggunakan pangkat jenderal meskipun merupakan institusi sipil.

“Semua itu bermuara di Kapolri yang merupakan jenderal. Jenderal ini ada di militer. Polisi mestinya enggak ada namanya jenderal, karena dia sipil. Jabatan jenderal hanya di militer,” kata Ray  Rangkuti menegaskan.

Untuk Rakyat

Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan sebelumnya mengatakan keterlibatan dirinya dalam mengurus tambang merupakan bagian dari usaha membantu rakyat keluar dari jeratan kemiskinan.

“Kami Polri, juga hadir untuk membantu masyarakat, khususnya yang bergerak dalam bidang pertambangan. Ini cara kami agar masyarakat bisa mendapatkan pendapatan ekonomi dan keluar dari garis kemiskinan,” ujarnya saat silaturahmi bersama anggota Koperasi dan Syukuran kantor PT.Aradta Utama Minning.

Dia mengatakan pada dunia pertambangan, masyarakat dapat menaruh harapan besar. Artinya, ketika masyarakat disatukan dalam koperasi tambang, ada harapan besar untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Ini tentunya adalah bagian agar masyarakat bisa sejahtera dan keluarga dari himpitan garis kemiskinan,” ujarnya.