KORANNTB.com — Tim Advokat Koalisi Bersama Rakyat Lawan Narkoba (BERANI) mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima yang melepaskan Uswatun Hasanah alias Badai NTB dari segala tuntutan hukum dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terhadap anggota DPRD Kabupaten Bima, Hilda Komala Dewi.

Konsultasi Hukum Perdata dan Pidana Gratis - PengacaraLombok.id

Putusan perkara pidana Nomor 177/Pid.B/2026/PN Rbi tersebut dibacakan pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 15.00 WITA oleh Majelis Hakim yang diketuai Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, dengan hakim anggota Angga Hakim Permana Putra dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Badai NTB terbukti melakukan perbuatan pencemaran tertulis melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Namun, majelis menilai terdapat dasar peniadaan pidana sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Majelis Hakim juga memerintahkan pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Selain itu, barang bukti berupa telepon genggam dan akun Facebook @Badai NTB dikembalikan kepada terdakwa.

Perwakilan Tim Advokat Koalisi BERANI, Yan Mangandar Putra, mengatakan pihaknya mengapresiasi pertimbangan hukum majelis hakim yang dinilai telah mengakui aktivitas Badai NTB dalam memperjuangkan pemberantasan narkoba sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilindungi konstitusi.

Menurut Yan, aktivitas Badai NTB dalam mengungkap dugaan peredaran narkoba dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari menempuh jalur formal, menyampaikan informasi melalui media sosial, berdiskusi langsung dengan masyarakat, hingga menerbitkan buku terkait gerakan antinarkoba.

Ia menjelaskan, meskipun majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 433 ayat (2) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terdapat alasan pembenar yang menghapuskan pidana.

Alasan tersebut, kata Yan, berkaitan dengan ketentuan Pasal 433 ayat (3) KUHP mengenai pencemaran yang dilakukan untuk kepentingan umum.

“Majelis Hakim menilai tindakan Badai NTB semata-mata untuk mengedukasi dan mengimbau masyarakat agar melaporkan kepada aparat apabila mengetahui adanya peredaran narkoba,” demikian substansi penjelasan Yan mengenai pertimbangan majelis hakim.

Yan juga menyebut majelis mempertimbangkan fakta bahwa Hilda Komala Dewi dan Badai NTB sebelumnya tidak saling mengenal serta tidak memiliki persoalan pribadi. Selain itu, Badai disebut tidak memperoleh keuntungan pribadi dari aktivitas yang dilakukannya.

Atas dasar itu, Tim Advokat BERANI menilai putusan tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 244 ayat (5) KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 tentang pedoman upaya hukum terhadap putusan bebas, lepas, dan banding.

Meski demikian, Yan mengingatkan bahwa penuntut umum masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan lepas tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihaknya berharap jaksa mempertimbangkan untuk tidak mengajukan banding. Menurutnya, aktivitas Badai NTB merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap persoalan penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang tergolong kejahatan luar biasa.

Yan menilai perjuangan masyarakat dalam mengawasi peredaran narkoba seharusnya menjadi bagian dari dukungan terhadap tugas aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan.

Ia juga menyoroti sikap Kejaksaan Negeri Bima yang selama ini dinilai konsisten menjatuhkan tuntutan berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika, termasuk oknum anggota kepolisian yang terlibat dalam perkara narkoba.

“Jangan sampai di satu sisi jaksa tegas menuntut para pelaku kejahatan narkotika, tetapi di sisi lain aktivis yang ikut memperjuangkan pemberantasan narkoba justru dihadapkan pada ancaman hukuman penjara,” tegas Yan.

Selain itu, Yan menyinggung keterangan Hilda Komala Dewi sebagai saksi dalam persidangan. Menurutnya, Hilda mengaku tidak pernah terlibat dalam kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba, termasuk melalui akun media sosialnya.

Padahal, kata dia, persoalan narkotika merupakan masalah sosial serius yang mengancam masa depan generasi muda di Bima.

Tidak hanya terkait perkara yang telah diputus, Tim Advokat BERANI juga meminta Kapolri dan Kapolda NTB menghentikan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Badai NTB, khususnya laporan yang diajukan oleh tiga pejabat kepolisian berpangkat Komisaris Polisi (Kompol).

Yan menilai laporan tersebut berpotensi menjadi upaya pembungkaman terhadap hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat dan melakukan kontrol sosial.

“Yang diperjuangkan Badai NTB adalah kepentingan umum dan keresahan masyarakat terhadap peredaran narkoba,” ujarnya.

Tim Advokat BERANI berharap putusan tersebut menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi dan aktivitas kontrol sosial masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pemberantasan narkotika, sepanjang dilakukan dalam koridor hukum.

Catatan: Pada berita sebelumnya, media menulis kata ‘bebas’. Setelah diverifikasi bahwa putusan adalah ‘lepas’.