KoranNTB.com – Guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok pasca gempa, akan ditambah jumlah fasilitator dan diturunkan pasukan Zeni Kostrad.

Hal tersebut diungkapkan Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, usai menggelar rapat koordinasi sinergitas pelaporan rehabilitasi dan rekonstruksi di Mataram, Jumat, 8 Februari 2019.

“Alhamdullilah hari ini 500  Babinsa dan 500 Bhabinkamtibmas selesai melaksanakan Diklat. Jadi ada penambahan 1000 fasilitator, sehingga total keseluruhan 3.600,” ujar Danrem.

Baca Juga:Komunitas Petualang Ikut Mencari dr Lalu Wisnu

Tugas fasilitator akan mendampingi tim dari PUPR untuk proses rehabilitasi Lombok. Tidak hanya itu, fasilitator juga bertugas untuk membuatkan desain rumah dan membantu penyusunan RAB sebagai salah satu syarat akuntabilitas pencairan bantuan.

“Juga akan ada penambahan personel dari Pasukan Zeni Kostrad yang InsyaAllah akan datang pada minggu ke tiga bulan Februari ini,” sambungnya.

Baca Juga:Keluarga Cari Sendiri dr Wisnu, Meskipun Basarnas Hentikan Pencarian

Dia mengatakan, bantuan stimulan terhadap masyarakat yang rumah mengalami kerusakan akibat gempa tengah dilakukan pencairan.

“Saat ini sedang kita laksanakan pencairan bantuan stimulan untuk rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Terkait dengan rumah rusak berat dananya cukup besar sebanyak Rp 50 juta dan sudah ditransfer sebanyak 50 persen. Akan ada perkembangan lagi sekitar 30 persen dan terakhir sebanyak 20 persen,” jelasnya.

Baca Juga:
Pj Bupati Lombok Barat Resmi Dilantik
Seminggu Hilang di Laut, Pencarian dr Lalu Wisnu Dihentikan
Lalu Gita Ariadi Belum Hadiri Panggilan Bawaslu NTB

Danrem juga meminta material untuk membangun rumah warga dapat tepat waktu didistribusikan.

“Apabila sudah ada kesepatan dengan penandatanganan perjanjian SPK, material tidak datang selama dua hari maka aplikator akan didatangi oleh Kapolsek bersama Danramil atau dari fasilitator TNI-Polri,” tegasnya.

Setelah barang tiba di lokasi, kata Danrem, akan ada tim ceker dari PUPR dan TNI-Polri untuk mengecek material yang sudah ada. Apabila material tidak sesuai dengan perjanjian maka akan dikembalikan.

Direktur Penanganan Pengunsi BNPB RI, Tavip Joko P., menjelaskan agar aplikator atau pengusaha yang menyediakan bahan material, untuk membuat rekening bank agar mengontrol penggunaan dana.

“Bagi aplikator atau pengusaha yang sudah melakukan perjanjian agar membuat rekening di Bank BRI sesuai wilayah atau lokasi penanganan rehab rekon sehingga bisa dikontrol penggunaan dana sesuai dengan rencana kebutuhan,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut digelar bersama Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Kepala Pelaksana BNPB Provinsi NTB, Perwakilan BPKP, Perwakilan Kementerian PUPR, Direktur Penanganan Pengungsi, Dinas Perkim, Para Pelaksana di kabupaten/kota yang terdampak dan Perwakilan Bank BRI di wilayah terdampak gempa. (red)