Kredit Macet Pinjol

Pinjaman online muncul karena hasil teknologi yang semakin berkembang untuk membantu perekonomian nasional dan dapat memberikan layanan keuangan masyarakat atau biasanya lebih dikenal dengan istilah financial technology (fintech).

Fintech merupakan sektor keuangan yang telah diinovasi untuk memberikan kemudahan terhadap penggunanya ketika melakukan transaksi keuangan. Hasil dari inovasi teknologi tersebut juga telah memberikan dampak pada semakin meluasnya pinjaman online yang tidak hanya menggiurkan semua kelompok umur karena persyaratan yang mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga masyarakat tidak perlu mememperhitungkan risiko yang ada tetapi lebih pada rasa saling percaya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Statistik Fintech Lending Juni 2023 menyebut Banten dan Nusa Tenggara Barat mencatatkan tingkat kredit macet pinjaman online (pinjol) P2P lending tertinggi se-Indonesia. Bahkan capaian kedua wilayah tersebut melampaui 5 persen. Diketahui, Banten tercatat sebesar 5,13%. Sementara NTB tercatat 7,17% pada Juni 2023. Capaian keduanya melebihi rata-rata TWP90 Indonesia yang tercatat pada periode tersebut, yakni hanya 3,29%

Maraknya pinjol tentunya memberikan dampak buruk bagi perekonomian. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan bahwa pinjol berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin.

Hal ini dikarenakan pinjol adalah jebakan utang bagi masyarakat menengah ke bawah yang berada dalam keadaan mendesak. Ketika mereka tidak mampu membayar tunggakan, bunga pinjol semakin membengkak dan tidak terkendali. Hal ini berakhir pada kondisi masyarakat yang sudah miskin, menjadi semakin miskin, tak terkecuali di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Parahnya, provinsi NTB berada pada posisi 10 besar provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Pada semester 1 tahun 2023, persentase penduduk miskin di NTB mencapai 13,85%. Angka ini lebih tinggi daripada persentase penduduk miskin di Indonesia yang hanya sebesar 9,36%. Meskipun sempat mengalami penurunan sejak 2018 hingga 2022, persentase penduduk miskin di NTB tahun ini kembali meningkat sebesar 0,17%.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pinjol, terutama pinjol ilegal, tidak bisa dipandang sebelah mata. Pinjol yang menjamur dan kemacetan kredit yang terjadi harus diantisipasi dengan cepat tanggap. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menguatkan literasi keuangan pada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam tipu daya pinjol, terlebih lagi pada pinjol ilegal. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk memiliki perencanaan keuangan yang baik. Selain itu, pemahaman tentang produk tabungan atau investasi yang tepat juga diperlukan.

Baca Juga:
Penyerangan di Batu Layar Lombok Barat, Dua Warga Terkena Tebasan
Kabaharkam Polri Pantau Pelabuhan Lembar Jelang World Water Forum
Pimpinan Ponpes di Lombok Diduga Setubuhi 5 Santri, Tuduh Jin Pelakunya

Literasi keuangan diketahui memiliki pengaruh positif terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula literasi keuangannya. Hal tersebut dikarenakan, seseorang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki akses yang luas terhadap informasi, salah satunya adalah ilmu keuangan.

Nyatanya, masih banyak masyarakat NTB yang belum memenuhi wajib belajar 12 tahun. Ketidaktuntasan wajib belajar tercermin dari rata-rata lama sekolah masyarakatnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi NTB tahun 2022 masuk kedalam tiga provinsi dengan rata-rata lama sekolah terendah setelah Provinsi Papua dan Kalimantan Barat. Rata-rata masyarakat NTB hanya menempuh pendidikan selama 7,61 tahun atau rata-rata menyelesaikan pendidikan kelas VII SMP dengan kata lain hanya memiliki ijazah Sekolah Dasar.

Baca selanjutnya: Solusi Bebas Pinjol