KORANNTB.com — Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Aksi tersebut diikuti sejumlah kelompok dengan latar belakang dan tuntutan yang berbeda. Dilansir dari Kompas.com, sedikitnya terdapat empat kelompok yang akan menyampaikan aspirasi dalam aksi tersebut.

Keempat kelompok itu yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), dan Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB).

Berikut tuntutan masing-masing kelompok:

  1. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu

AMPB yang membawa massa dari Pati, Jawa Tengah, akan mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Selain itu, mereka meminta penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi serta mendorong penuntasan kasus korupsi yang melibatkan pejabat di Kabupaten Pati.

AMPB juga menyoroti persoalan rekening yang digunakan untuk menampung donasi operasional aksi.

  1. Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo

Berbeda dengan AMPB, RMP4 datang dengan agenda mendukung sejumlah program pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu program yang mendapat dukungan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

RMP4 menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi dan memperbaiki tata kelola program MBG agar pelaksanaannya semakin baik.

RMP4 disebut menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi massa dari Bangkalan, Jawa Timur.

  1. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat

GERAM yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil membawa 10 tuntutan dalam aksi tersebut.

Tuntutan GERAM antara lain meminta pertanggungjawaban politik dan hukum Prabowo-Gibran, menghentikan serta mengevaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan MBG, serta menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani masyarakat.

GERAM juga menuntut pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas, penurunan harga kebutuhan pokok serta peningkatan upah buruh.

Selain itu, mereka meminta pemerintah menetapkan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bencana nasional, menjamin hak pekerja rumah tangga, melakukan demiliterisasi, menghentikan kriminalisasi aktivis, serta menyita aset koruptor untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.

  1. Aliansi Masyarakat Depok Bersatu

AMDB juga dijadwalkan bergabung dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.

Kelompok ini membawa tiga tuntutan utama, yakni mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, meminta hukuman mati bagi koruptor, serta mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.

Sebelum bergerak ke Jakarta, sekitar 2.000 warga AMDB dijadwalkan melakukan aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).

Setelah itu, massa AMDB akan bergabung dengan kelompok lainnya dalam aksi di Jakarta pada Kamis.

Dengan beragamnya kelompok yang terlibat, aksi 27 Agustus 2026 tersebut membawa isu yang cukup beragam, mulai dari pemberantasan korupsi, RUU Perampasan Aset, harga kebutuhan pokok, evaluasi program pemerintah hingga persoalan demokrasi dan kebijakan ekonomi.