KORANNTB.com – Rotasi mutasi jabatan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bima menjadi sorotan. Jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Bima dijabat oleh sarjana ekonomi.

Kordinator Bidang Kajian Logis NTB, Ardiansyah, mengatakan mutasi tersebut sarat politik balas budi.

“Pelaksanaan rotasi mutasi tidak lagi melihat kapasitas kapabilitas serta jenjang pendidikan yang linear dengan jabatan tersebut apalagi pada dinas-dinas teknis termasuk kepala dinas kesehatan,” katanya, Sabtu, 28 Agustus 2021.

Ia mengatakan mutasi tersebut kontras dengan peraturan menteri kesehatan sudah jelas bahwa pendidikan kepala dinas kesehatan harus di bidang kesehatan masyarakat.

“Apakah hal ini tepat? Sistem kesehatan di dunia saat ini berkembang semakin kompleks,” katanya.

Ardiansyah mengatakan saat ini perkembangan ilmu kesehatan sangat kompleks. Apalagi di tengah wabah COVID-19. Sehingga membutuhkan figur yang benar-benar ahli di bidangnya.

“Perkembangan-perkembangan tersebut, tanpa pengelolaan yang baik dan pemimpin yang tidak paham dengan pekerjaannya dapat berdampak negatif terhadap status kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Dia menilai Bupati Bima gagap dalam mengambil keputusan menempatkan pejabat tinggi teknis, apalagi pada dinas teknis seperti dinas kesehatan yang memiliki tingkat sensitif tinggi.

“Kepala dinas kesehatan adalah pemimpin yang harus mengelola lembaganya yang dalam desentralisasi menjadi lebih terbuka dan sensitif terhadap perubahan politik di daerah,” katanya kepada korannntb.

Jabatan Kadiskes di luar dari keilmuan berpotensi memicu semakin suramnya kesehatan masyarakat. Apalagi saat COVID-19 masih menghantui.

“Menteri kesehatan mengeluarkan Permenkes No. 791/2009. Celakanya saat ini Bupati Bima tidak mengindahkan aturan dari kementerian teknis seperti Kementerian Kesehatan,” ujarnya. (red)

Foto: Ilustrasi