KORANNTB.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat upaya pengembangan desa wisata melalui pembenahan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Pulau Lombok.

Konsultasi Hukum Perdata dan Pidana Gratis - PengacaraLombok.id

Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Desa Wisata Bersih dan Sehat yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (27/10).

Kegiatan tersebut melibatkan 50 peserta dari berbagai desa wisata di Pulau Lombok. Forum ini dibuka oleh Kepala Disparekraf NTB yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Chandra Aprinova.

Dalam sambutannya, Chandra menekankan bahwa kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kualitas dan daya tarik sebuah desa wisata. Menurutnya, potensi keindahan alam dan budaya tidak akan memberikan nilai maksimal apabila tidak didukung sanitasi serta pengelolaan sampah yang baik.

“Desa Wisata yang indah akan kehilangan pesonanya jika pengelolaan sampahnya buruk, sanitasi lingkungannya tidak layak atau kesadaran warganya terhadap kebersihan masih rendah. Sebaliknya desa wisata yang bersih dan tertata dengan baik mencerminkan kesiapan mental, budaya dan komitmen yang kuat bagi masyarakatnya untuk menyambut wisatawan,” ungkap Chandra saat membacakan sambutan Kepala Disparekraf NTB.

Ia menjelaskan, pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat setempat.

Karena itu, tanggung jawab menjaga kebersihan tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah desa, pengelola destinasi, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), serta masyarakat perlu mengambil peran aktif dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

“Melalui FGD ini, kami berharap kita semua dapat merumuskan SOP Kebersihan Desa Wisata, memetakan kendala fasilitas di lapangan, serta menyepakati komitmen bersama untuk mewujudkan Green Tourism yang berkelanjutan di daerah kita,” demikian disampaikan dalam sambutan tersebut.

Melalui forum diskusi ini, Disparekraf NTB juga berupaya mengidentifikasi persoalan yang selama ini dihadapi pengelola desa wisata, terutama keterbatasan fasilitas kebersihan dan belum optimalnya sistem penanganan sampah.

Hasil pembahasan diharapkan dapat menghasilkan rumusan standar operasional prosedur (SOP) kebersihan serta rencana aksi yang bisa diterapkan secara nyata dan berkelanjutan di masing-masing desa wisata.

Selain pembenahan fasilitas, peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan diharapkan tumbuh sebagai budaya bersama, bukan sekadar kegiatan yang dilakukan ketika ada kunjungan wisatawan atau program pemerintah.

Disparekraf NTB berharap penguatan pengelolaan sampah secara mandiri dapat mendorong desa wisata di Pulau Lombok menjadi destinasi yang lebih bersih, sehat, dan tertata. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pengembangan pariwisata berkualitas melalui penerapan konsep green tourism yang berkelanjutan.