Desa Woro Bima Harus Gunakan Website Desa untuk Informasi Publik
Penulis: Muhammad Fikri
KORANNTB.com – Desa Woro, Kecamatan Mada Pangga, Kabupaten Bima diharapkan menggunakan website desa untuk mempublikasikan informasi publik.
Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menurut saya sebagai langkah solutif membangun tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Pemerintah desa harus segera membuat website desa dan ‘Up To Date’ terkait dengan pengelolaan dana desa, dokumentasi kegiatan, pengarsipan dan lain-lain. Mungkin itu adalah salah satu cara masyarakat desa mengawal dengan mengakses dan mengetahui pengelolaan anggaran belanja desa.
Sudah bukan lagi zamannya di era digital “megalitiqum” yang sudah revolusi industri 4.0 bentuk laporan masih dalam bentuk data yang diarsip (hard copy). Kiranya pemerintah desa harus segera membentuk PPID (Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai amanat UU KIP yang mengatur secara detail mekanisme atau cara badan publik menyampaikan informasi, serta cara bagaimana masyarakat memperoleh informasi terkait pengelolaan anggaran belanja desa.
Belakangan ini pemerintah sudah sangat baik dalam penyampaian informasi kepada publik baik dalam kegiatan seremonial masyarakat, hajat hidup masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya dan juga dalam bentuk keterbukaan Informasi publik melalui ‘banner’ atau baliho yang terpampang di depan kantor desa setiap tahun perubahan anggaran (tidak ada yang menyalahkan hal demikian). Upaya demikian harus kiranya juga masyarakat sendiri mengapresiasinya sebagai bentuk transparansi yang di lakukan oleh pemerintah desa.
Ke depan melalui tulisan yang mungkin sedikit tidak penting ini bisa menjadi bahan evaluasi bersama baik pemerintah sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan desa maupun masyarakat sebagai penerima informasi publik berharap agar kiranya membangun kepercayaan masyarakat desa yang lebih baik terhadap pemerintah desa sendiri dengan bentuk laporan, pengarsipan, dokumentasi, kegiatan desa dan lain-lain yang disampaikan oleh Tim PPID di bawah kewenangan pemerintah desa yang bertanggung jawab menyampaikan informasi kepada publik berbasis data melalui perkembangan teknologi dan informasi yang mampu diakses oleh masyarakat desa setiap saat melalui website desa.
Kirim surat pembaca di koranntbcom melalui email [email protected]
